Dasarnegara tersebut dirumuskan oleh leluhur bangsa melalui proses yang panjang. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang serta diskusi yang dilakukan. Proses tersebut diawali melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPKI). Garuda Pancasila.
- Berikut ini merupakan bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta. Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta, simak di sini. Terdapat informasi mengani bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta. Baca Juga JENIS Hak Warga Negara dan Contoh Perwujudannya Lengkap dengan Pembahasannya, Cek di Sini! Melalui artikel ini kamu dapat mengetahui bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta. Berikut bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta. Sebelum memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta kamu perlu mengetahui dulu isi dari Piagam Jakarta itu sendiri. Piagam Jakarta berisi mengenai rumusan awal Pancasila yang kemudian disempurnakan dan disesuaikan dengan keadaan yang ada di masyarakat Indonesia dengan keanekaragamannya. Namun, sebelum disempurnakan, Piagam Jakarta sempat menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Hal ini karena bunyi dari sila pertama cukup berbeda dari Pancasila yang kini menjadi pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Adapun bunyi dari Piagam Jakarta yang menuai kritik yaitu - Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. - Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari Piagam Jakarta itu sendiri kemudian menjadi bagian dari Pembukaan UUD 1945, dan draft Pancasila yang didalamnya disempurnakan agar bisa mencakup seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga mampu disatukan dalam sebuah sistem negara kesatuan. Terkini
2. usulan dasar negara yang diungkapkan oleh Soekarno:-kebangsaan Indonesia-internasionalisme atau perikemanusiaan-mufakat atau demokrasi-kesejahteraan sosial-ketuhanan yang berkebudayaan. 3). Persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara adalah sebagai berikut.
- Piagam Jakarta merupakan hasil dari rapat yang diadakan Panitia Sembilan, dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Piagam Jakarta sendiri secara garis besar memuat arah dan tujuan bernegara serta draft awal rumusan dasar negara, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Pada prosesnya, pengesahan yang akan dilakukan harus menemui perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Dimana golongan nasionalis menilai bahwa isi dari Piagam Jakarta kurang mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam. Lalu sebenarnya, bagaimana isi Piagam Jakarta tersebut? Isi Piagam Jakarta Baca Juga Agar Bisa Bersaing Secara Global, SDM Indonesia Harus Berkarakter Pancasila Dengan mengacu pada berbagai sumber, berikut naskah lengkap Piagam Jakarta yang berhasil kami himpun. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indoesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Djakarta, 22-6-1945 Panitia Sembilan Rumusan Pancasila Baca Juga Ngeri! Cawapres Ditentukan Ganjar Pranowo Selain Megawati Soekarnoputri Ketum PDI Perjuangan Piagam Jakarta juga memuat rumusan Pancasila awal, yang kemudian mendapat penyempurnaan dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam. Awalnya, Pancasila atau dasar negara akan berbunyi seperti ini
Adapunalternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dengan tujuan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI. Dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat itu menjadi sub-sub anak kalimat yang berdiri sendiri. alternatif pembacaan seperti di bawah ini:
Piagam Jakarta adalah bentuk dokumen historis hasil dari kompormi silang pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk dalam BPUPKI. Piagam Jakarta digunakan untuk menjembatani perbedaan agama yang muncul di Indonesa. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter memiliki sebuah naskah yang disusun pada Rapat Panitia Sembilan atau 9 Tokoh pada 22 Juni 1945. Naskah yang terdapat dalam Piagam Jakarta adalah sebuah rumusan dasar negara. Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta Berikut ini rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan Panitia Sembilan yang terlibat dalam penyusunan Piagam Jakarta, berikut ini anggota Panitia Sembilan tersebut Ir. Soekarno Ketua Drs. Moh. Hatta Wakil Ketua Mr. Achmad Soebardjo Anggota Mr. Muhammad Yamin Anggota KH. Wachid Hasyim Anggota Abdul Kahar Muzakir Anggota Abikoesno Tjokrosoejoso Anggota H. Agus Salim Anggota Mr. Maramis Anggota Sejarah Perumusan Dasar Negara Pada awal pendirian negara Indonesia, para tokoh berkumpul untuk membuat sebuah dasar negara. Terdapat tiga tokoh yang menyampaikan dasar negara tersebut yakni Moh Yamin, Ir. Soekarno, dan Soepomo. Masing-masing menyampaikan rumusan dasar negara tersebut. Berikut ini rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Moh Yamin, Ir. Soekarno, dan Soepomo. 1. Rumusan Dasar Negara dari Mohammad Yamin Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada 29 Mei 1945 dengan rincian sebagai berikut Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin olh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Rumusan Dasar Negara dari Soepomo Soepomo menyampaikan rumusan dasar negara pada 31 Mei 1945 dengan rincian sebagai berikut Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan Lahir dan Batin Musyawarah Keadilan Rakyat 3. Rumusan Dasar Negara dari Ir. Soekarno Ir. Soekarno juga menyampaikan rumusan dasar negaranya yang disebut Pancasila’ pada 1 Juni 1945 yakni sebagai berikut Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan Yang Maha Esa Setelah Soekarno menyampaikan rumusan itu, sidang BPUPKI ke-1 pun berakhir. Ketua BPUPKI kemudian menunjuk dan membentuk Panitia Kecil yang bertugas merumuskan pidato Soekarno. Namun dalam pelaksanaannya, muncul perbedaan pandangan. Pihak pertama ingin agar dasar negara adalah agama Islam. Kedua, pihak lain menghendaki paham kebangsaan. Atas perbedaan itu, Panitia Kecil yang beranggotaan 38 orang itu dijadikan 9 orang saja. Panitia dengan sembilan orang itu disebut Panitia Sembilan. Setelah itu, Panitia Sembilan pun melakukan perundingan. Pada 10 Juli 1945 yakni sidang kedua BPUPKI, Panitia Sembilan mengumumkan bahwa telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan itu dikenal dengan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut pun kemudian dalam perjalanannya menjadi Pancasila, yang tercantum pada UUD 1945 dengan sila-sila sebagai berikut Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Setiap sila memiliki makna yang berbeda dan saling berkaitan satu sama lain. Pancasila bersifat terbuka dan selalu relevan dengan perkembangan jaman. Makna sila-sila tersebut yakni berkaitan dengan kebebasan beragama, ketuhanan, kemanusiaan, non diskriminasi, persatuan dan kesatuan, permusyawaratan, mufakat, gotong royong, bersikap adil dan beradab. Nilai-nilai ini pun wajib diilhami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, setiap sila dalam Pancasila memiliki lambang yakni Bintang, Rantai, Pohon Beringin, Kepala Banteng, dan Padi dan Kapas. Setiap lambang tersebut memiliki makna yang berbeda. Bintang memiliki makna cahaya rohani. Rantai memiliki makna manusia yang saling tolong menolong dan bahu membahu. Pohon beringin memiliki makna bahwa setiap perbedaan di setiap masyarakat terkait agama, suku, ras dinaungi oleh negara Indonesia. Selanjutnya, kepala banteng artinya adalah banteng merupakan hewan yang suka berbaur, bangsa Indonesia pun diharapkan memiliki nilai luhur tersebut. Terakhir yakni padi dan kapas merupakan bahan sandang dan pangan. Kedua bahan ini adalah kebutuhan pokok masyarakat untuk hidup secara sejahtera.
Berikutbeberapa sikap yang dapat kita tiru pada tokoh-tokoh pendiri Negara Indonesia ialah : Bangga serta sangat berterima kasih karena jasa jasanya yang begitu besar memperjuangkan bangsa ini hingga akhirnya maju dan merdeka dimana kita rasakan saat ini; Kita dapat menghormatinya jasanya; Kita dapat menghargai jasa-jasanya serta pengorbanannya
Dasar Negara Indonesia Pancasila. Foto ShutterstockProses perumusan dasar negara Indonesia melalui proses yang alot. Para pendiri bangsa harus melakukan sidang berkali-kali untuk memadukan suara dan menentukan falsafah seperti apa yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Usaha untuk merumuskan dasar negara dimulai dengan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam rangkaian rapat tersebut, Moh Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno mencetuskan ide tentang dasar negara versi mereka masing-masing. Namun sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun. Oleh sebab itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk menampung saran dan usulan tentang dasar negara. Proses Penyusunan Piagam JakartaMengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII Edisi Revisi 2014, Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antar peserta. Sidang diwarnai adu argumen yang melibatkan dua kelompok yang sangat berpengaruh, yakni kubu nasionalis kebangsaan dan kubu nasionalis Islam. Pada akhirnya mereka berhasil menyusun sebuah dokumen yang di dalamnya berisi rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen tersebut dinamai Moh Yamin sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Dasar Negara dalam Naskah Piagam JakartaRumusan Dasar Negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bacajuga: Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut Soekarno. Pancasila Soekarno menjadi rumusan dasar negara yang paling diterima seluruh anggota sidang BPUPKI. Rumusan ini yang dipakai sebagai acuan dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno beserta Pancasila.
Oleh M. Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kesepakatan bernegara paling krusial dan fundamental bagi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan ialah kesepakatan mengenai dasar negara. Pancasila oleh para pendiri negara founding fathers dipandang sebagai landasan falsafah yang bisa mempersatukan kebhinekaan bangsa dalam tataran konseptual dan ideal. Rumusan Pancasila yang otentik tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus adalah ideologi modern. Ia merangkum nilai-nilai universal dan merefleksikan jatidiri Indonesia sebagai bangsa yang agamis. Pancasila merupakan ideologi untuk memandu perjalanan bangsa dan negara melangkah ke depan dan bukan ideologi yang membawa mundur ke pandangan tokoh intelektual militer dan mantan gubernur Lemhannas Letnan Jenderal TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo dalam bukunya Pancasila, Islam dan ABRI Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1996, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan hal yang relatif baru dalam perjalanan sejarah bangsa kita yang panjang. Bahwa ia mempunyai akar-akarnya dalam seluruh sejarah bangsa kita sebelumnya adalah benar. Tetapi tidaklah benar bahwa Pancasila sebagai konsep sudah ada dalam ketatanegaraan Sriwijaya atau Majapahit. Penempatan lima prinsip dasar negara di dalam mukaddimah konstitusi mempunyai makna bahwa nilai-nilai substantif Pancasila harus tercermin dalam setiap keputusan negara dan melandasi segala kebijakan pemerintah. Pancasila berfungsi sebagai kompas penunjuk arah dan alat koreksi pembangunan agar tidak melenceng dari tujuan bernegara dan cita-cita perjuangan perjalanan sejarah bangsa yang penuh warna, Pancasila pernah mengalami distorsi makna dan penafsiran menurut kepentingan penguasa. Di masa lalu pernah terjadi “politisasi Pancasila”, di mana Pancasila dijadikan alat politik penguasa untuk mengekang demokrasi dan kedaulatan rakyat . Pengalaman kelam masa lampau menjadi pelajaran berharga untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Bung Karno mengatakan, ”Jangan sekali-kali melupakan sejarah!”Soekarno Pencetus PancasilaSejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peran Soekarno sebagai arsitek ideologi negara dan pencetus Pancasila. Bagaimanapun orang berbeda pendapat dan berlawanan dengan politik Soekarno pada waktu berkuasa, namun semua mengakui jasa Bung Karno sebagai Perintis Kemerdekaan, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, serta Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, di samping Bung Hatta. Soekarno di masa revolusi kemerdekaan mempunyai peran besar dalam pembentukan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak dapat dilupakan sampai kapan adalah yang pertama kali mengenalkan istilah Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945. Sejarah Pancasila berproses melalui tiga fase. Pertama, dimulai dari 1 Juni 1945. Kedua, pada 22 Juni 1945, dan Ketiga, mencapai bentuk final pada 18 Agustus 1945. Dalam semua rangkaian proses sejarah pembentukan dasar negara, Soekarno memiliki peran sentral sebagai Ketua Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 Fatwa, Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, Jakarta The Fatwa Center, 2010.Substansi Pancasila merujuk kepada isi pidato Soekarno di depan rapat besar BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In, sekarang Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon, Jakarta. Soekarno menyampaikan pidatonya tanpa teks untuk memenuhi permintaan Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat apa philosofische grondslag daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk ini?”Soekarno sebagai anggota BPUPKI dengan kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tak ada bandingnya di masa itu, mengajukan usulan lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Pidato Soekarno disambut oleh hampir seluruh peserta rapat dengan tepuk tangan menyebutnya lima prinsip, azas atau dasar. Simbolik angka, Rukun Islam lima jumlahnya, jari kita lima setangan, kita mempunyai panca indera. Bukan Panca Dharma, tapi menurutnya, atas saran seorang ahli bahasa dianggap lebih tepat istilah “Pancasila”. Saat itu, Soekarno menawarkan, barangkali ada yang tidak suka akan bilangan lima itu, sehingga boleh diperas tinggal tiga saja, Tri Sila, ialah socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Jikalau yang tiga menjadi satu, menjadi perkataan “gotong royong”. Pancasila menjadi Tri Sila, Tri Sila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah mana yang tuan-tuan pilih, Tri Sila, Eka Sila ataukah Pancasila, demikian dasar yang dipaparkan Soekarno merupakan gagasan awal Pancasila dan bukan rumusan Pancasila yang resmi dan mengikat. Pancasila yang diterima secara resmi sebagai dasar negara terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mohamad Roem dalam buku Ketuhanan dan Lahirnya Pancasila, Jakarta Bulan Bintang, 1977 mengatakan pidato Soekarno sewaktu diucapkan belum diberi nama. Pada tahun 1947 diterbitkan sebagai buku kecil diberi judul Lahirnya kita tinjau arti penting pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dalam perspektif perjalanan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebelum Soekarno mendapat giliran menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang dasar negara, rapat besar BPUPKI telah menyimak beberapa pidato tentang rancangan dasar negara, antara lain dari Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 dan Mr. Soepomo pada 31 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan lima asas yang kemudian dimuat dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, ialah peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri itu, juga ada pidato tokoh Islam yang juga Ketua PB Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo pada 31 Mei 1945. Ki Bagus mengemukakan agar negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Alquran dan Hadits, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Ki Bagus Hadikusumo mengingatkan sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia dan tiga abad sebelum Belanda menjajah di sini, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Dalam pidato Soekarno sepuluh kali menyebut nama Ki Bagus Mohammad Hatta, uraian Soekarno tentang lima sila yang bersifat kompromistis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama. Sebelum sidang pertama ini berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untukPertama, merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia panitia kecil, dipilih 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama “Piagam Jakarta”. Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, Jakarta Yayasan Idayu, 1981.Panitia Kecil atau Panitia Sembilan BPUPKI yang diketuai Soekarno menyempurnakan rumusan Pancasila 1 Juni 1945. Prinsip kelima, yaitu “Ketuhanan” yang dalam pidato Soekarno diletakkan paling akhir diubah menjadi urutan pertama dengan tambahan kata, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” serta penyempurnaan pada keempat sila lainnya.
Usulanrumusan dasar negara Ir. Soekarno terdiri atas lima asas antara lain sebagai berikut 1). Kebangsaan Indonesia 2). Internasionalismee atau perikemanusiaan 3). Mufakat atau demokrasi 4). Kesejahteraan sosial 5). Ketuhanan Yang Maha Esa B. Sejarah Proses Persidangan Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945)
Piagam Jakarta – Sejarah, Rumusan, Tokoh, Latar Belakang, Isi Dan Kontoversinya– – Piagam Jakarta atau Jakarta Charter merupakan sebuah dokumen teks bersejarah yang memuat rumusan Pancasila selaku dasar negera Republik Indonesia serta teks pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Soekarno dan disetujui oleh BPUPKI. Penyusunan Piagam Jakarta dilakukan oleh anggota panitia sembilan. Perumusan Piagam Jakarta menjadi salah satu momen bersejarah karena naskah Piagam Jakarta yang memuat dasar landasan negara Indonesia. Sempat terjadi perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis mengenai naskah Piagam Jakarta, namun akhirnya bisa diselesaikan. Persoalan Piagam Jakarta, sebenarnya adalah sebuah peristiwa politik yang secara formal telah selesai 18 Agustus 1945 saat sejumlah pemimpin politik berlatar belakang Islam sepakat untuk menghilangkan tujuh kata dari konsep pembukaan UUD 1945. Namun akibat ketidakmatangan kenegarawanan lapisan para pemimpin politik baru di masa-masa berikutnya, permasalahan ternyata tidaklah berakhir pada tanggal itu. Tatkala Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang juga dikenal dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai sampai kepada tahap sidang membicarakan beginsel dasar “negara kita”, Ir Soekarno menjadi salah satu penyampai gagasan, yakni melalui pidato 1 Juni 1945. Dalam menyampaikan konsep dasar negara yang diusulkannya, Soekarno memulai dengan butir kebangsaan. Berikutnya berturut-turut ia menyampaikan butir-butir internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial, lalu yang terakhir Tuhan Yang Maha Esa atau Ketuhanan. Di antara sekian penyampaian, yang mendapat sambutan paling antusias memang adalah pidato Ir Soekarno. Tercatat ada 12 kali tepuk tangan menggema saat ia menyampaikan pidatonya itu dengan gaya seorang orator ulung. Namun, menurut sejarawan Anhar Gonggong, setelah pidato Ir Soekarno itu, “anggota BPUPKI tampak terbelah’, dalam arti ada anggota yang sepenuhnya menerima rumusan calon dasar negara’ yang diajukan anggota Ir Soekarno itu, tetapi di lain pihak terdapat sejumlah anggota yang tidak sepenuhnya menerima, dan menghendaki perubahan rumusan walau tetap berdasar pada apa yang telah dikemukakan anggota Ir Soekarno itu”. Sejarah Piagam Jakarta Sejarah Piagam Jakarta bermula pada dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat itu tugas BPUPKI dibentuk adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota BPUPKI pun mengemukakan pendapat mereka mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian disebut sebgai Pancasila. Terdapat beberapa rumusan teks Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pancasila Versi Muhammad Yamin “29 Mei 1945” Peri Kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Kesejahteraan rakyat Pancasila Versi Soepomo “30 Mei 1945” Persatuan Kekeluargaan Mufakat atau demokrasi Musyawarah Keadilan sosial Pancasila Versi Soekarno “1 Juni 1945” Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan rakyat Ketuhanan Yang Maha Esa Karena adanya perbedaan, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rumusan Pancasila selaku dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945, Panitia ini disebut sebagai Panitia Sembilan yang beranggotakan 9 tokoh nasional saat itu. Baca Juga Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta Untuk menyempurnakan usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah Panitia Sembilan yang ditugaskan di luar sidang resmi untuk merumuskan sesuatu rancangan pembukaan hukum dasar. Anggota Panitia Sembilan adalah ketua merangkap anggota; Wachid Hasyim, anggota; sibardjo,anggota;H. Agus Salim, anggota;Abdul Kahar Mudzaki, anggota; abikusno djokrosoejoso, anggota; Yamin,anggota. Tugas Panitia Sembilan adalah menyusun sebuah naskah rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara sebagai hasil yang pertama kali disepakati oleh sidang. Rumusan negara sebagai hasil yang pertama kali disepakati oleh sidang. Rumusan dasar negara sebagai hasil yang pertama kali disepakati oleh sidang. Rumusan dasar negara yang termuat dalam piagam jakarta adalah sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil kerja Panitia Sembilan tersebut diterima oleh BPUPKI menjadi Rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 14 Juli 1945. Setelah Indonesia merdeka, rumusan dasar negara Pancasila tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Namun, dilakukan perubahan,yaitu penghapusan bagian kalimat. “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Penghapusan bagian kalimat dalam sila pertama tersebut dilakukan dengan alasan adanya keberatan dari pemeluk agama lain selain Islam dan demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk. Naskah Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara yang telah mengalami perubahan tersebut oleh PPKI kemudian disahkan menjadi bagian pendahuluan UUD 1945 yang sekarang dikenal sebagai pembukaan. Sejak disahkanya Piagam Jakarta menjadi bagian Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, itulah secara yuridis, Pancasila menjadi ideologi negara republik Indonesia. Alinia Ke-2 Alinia ke-3 Alinia ke-4 Tokoh Piagam Jakarta Tokoh yang terlibat dalam rumusan Piagam Jakarta tergabung dalam kelompok Panitia Sembilan, terdiri dari 9 orang tokoh yang terlibat saat itu. Adapun 9 anggota panitia sembilan antara lain adalah Seokarno “Ketua” Moh. Hatta “Wakil Ketua” Achmad Soebardjo “Anggota” Muhammad Yamin “Anggota” Wachid Hasyim “Anggota” Abdul Kahar Muzakir “Anggota” Abikoesno Tjokrosoejoso “Anggota” Agus Salim “Anggota” Maramis “Anggota” Baca Juga “Sidang BPUPKI Tanggal 29 Mei 1945” Suasana & Tokoh – Hasil Yang Pertama Naskah Dan Bunyi Piagam Jakarta Naskah Asli Piagam Jakarta Naskah Piagam Jakarta Dalam Ejaan Yang Disempurnakan Baca Juga “Dekrit Presiden” Alasan Dikeluarkannya & Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Berikut ini adalah teksnya “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerban negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Djakarta, 22-6-1945 Isi Pokok Piagam Jakarta Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme danfasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebihtuadariPiagamPerdamaian San Francisco 26 Juni 1945 danKapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945 itumerupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Baca Juga “Pembentukan Panitia Sembilan” Definisi & Anggota – Gambar Rumusan Piagam Jakarta Dari bunyi Piagam Jakarta, bisa disimpulkan rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta yang terdiri dari 5 poin utama yakni Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Piagam Jakarta ini diajukan dalam sidang BPUPKI oleh Panitia Sembilan dan diterima dengan sambutan baik. Isi Piagam Jakarta kemudian dijadikan dalam teks pembukaan UUD 1945 di bagian awal. Pada hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, teks Piagam Jakarta pun disahkan sebagai dasar negara dengan nama Pancasila. Perubahan terjadi pada sila pertama dimana kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Yang Maha Esa”. Sila Pertama Piagam Jakarta Meskipun demikian,banyak pemahaman masyarakat mengenai hadirnya Piagam ini dapat kita lihat dari sikap masyarakat Katolik dan Protestan dalam menyikapi Isi dari Piagam Jakarta kala itu,terutama pada butir Jakarta yang memuat lima butir yang selanjutnya disebut sebagai Pacasila, lima butir tersebut adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Syariat Islam memang telah berabad-abad dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia,dan sudah mendarah daging dalam kehidupan rakyat sebelum penjajah kristen Belanda datang ke Belanda datang, penjajah Kristen Belanda berusaha menjatuhkan hukum Islam di Hurgronje misalnya, seorang profesor yang gigih dalam menggusur hukum Islam di Indonesia. Pada waktu itu wakil-wakil agama Protestan dan agama Katolik dari beberapa daerah menyatakan keberatan terhadap kalimat dalam bunyi sila memalaui perundingan kilat antar beberapa tokoh penting,dan beberapa tokoh Islam tetap menolak untuk mengganti kalimat tersebut, tetap diputuskan bahwa akan dihapuskan tujuh kata pada sila pertama dan digantikan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikianlah pembahasan mengenai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sejarah, Tokoh, Rumusan, Naskah Dan Bunyi semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua,, terima kasih banyak atas kunjungannya.
febriangunawan68Bunyi piagam Jakarta yg diambil untuk di jadikan dasar negara Indonesia, pd sila pertama sebelumnya berbunyi"Ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya"oleh karena itu,rakyat Indonesia di bagian Timur yg beragama non muslim merasa keberatan akan hal akan mendirikan Indonesia bagian Timur oleh karena itu,Moh.Hatta dan para tokoh
Ilustrasi isi Piagam Jakarta, sumber foto sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman bagi bangsa Indonesi. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara melewati proses panjang dan diskusi para tokoh inspirator kemerdekaan. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan upaya untuk menjembatani antara pandangan dari golongan agamis dengan kelompok nasionalis-kebangsaan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Piagam JakartaIlustrasi isi Piagam Jakarta, sumber foto adalah isi piagam Jakarta yang memuat rancangan dasar negara Indonesia yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Rachmat dan Masan Petun 2008 7 pada akhir sidang pertama BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pendiri bangsa. Panitia ini terdiri dari Sembilan orang dan yang menjadi ketuanya adalah Ir. Soekarno. Panitia kecil ini dikenal dengan sebutan panitia Sembilan ini kemudian menghasilkan sebuah rumusan tentang tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta sebenarnya diusulkan oleh Moh. Amin. Rumusan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariah Islam bagi pemeluknyaKemanusiaan yang adil dan beradabKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanKeadilan sosial bagi seluruh rakyat rapat pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Moh. Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, Teuku Moh. Hasan, membahas rancangan pembukaan undang-undang dasar yang dibuat pada tanggal 22 Juni membahas satu persatu sila yang telah dibentuk, ternyata ada sila pertama terdapat sebuah masalah yang cukup serius. Karena pada sila pertama terdapat kalimat “Ketuhananan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pernyataan sila pertama ini mengandung kontroversi dan masalah karena Sebagian tokoh-tokoh dari Indonesia timur menolak dengan Moh. Hatta dan beberapa tokoh Islam lainnya sepakat untuk menghilangkan kalimat “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” alasannya karena dengan kalimat itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan pembahasan mengenai isi dari Piagam Jakarta dan perubahannya menjadi Pancasila. WWN
ZTmG. ghkfnh615a.pages.dev/123ghkfnh615a.pages.dev/398ghkfnh615a.pages.dev/357ghkfnh615a.pages.dev/22ghkfnh615a.pages.dev/289ghkfnh615a.pages.dev/228ghkfnh615a.pages.dev/350ghkfnh615a.pages.dev/293ghkfnh615a.pages.dev/224
bagaimana proses pencetusan dasar negara yang diambil dari piagam jakarta
